Seminar Nasional, Aula Gedung Indonesia Menggugat, Bandung 26 Februari 2008

Kebijakan sangat erat kaitannya dengan negara ataupun produk negara. Dengan kata lain, ketika kita berbicara mengenai kebijakan, berarti kita berbicara mengenai peran negara terhadap warga negaranya. Melihat dari kaca mata negara dalam hal proses pengentasan kemiskinan, mungkin Negara Indonesia telah banyak berusaha menjalankan fungsinya, seperti dalam UUD 1945 pasal 34 dan peraturan-peraturan lainnya. Namun, apakah semua itu sudah efektif? Apakah semua itu sudah optimal? Atau yang lebih mengkuatirkan adalah apakah semua itu sudah dan akan dilandasai oleh semangat bernegara yang baik?

Atas keinginan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Perkumpulan Inisiatif menggagas suatu semiloka untuk mengumpulkan berbagai pengetahuan mengenai pro-poor policy. Diharapkan seminar ini bisa menghasilkan suatu pengetahuan yang dapat membantu kita merumuskan kebijakan yang pro-poor.

Oleh karena itu pada tanggal 26 Februari 2006 atas kerjasama Inisiatif dan Gedung Indonesia Menggugat, dan dengan dukungan dari Ford Foundation, dilaksanakan Seminar Nasional Perumusan Awal Gagasan dan Kerangka Implementasi Kebijakan Publik yang Berpihak pada Rakyat Miskin, yang diikuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap perumusan kebijakan tersebut. Pihak-pihak yang mengikuti acara seminar ini yaitu Bappeda Kota dan Kabupaten yang ada di Jawa Barat dan Sekitarnya, kalangan akademisi, pemerintahan desa, serta beberapa organisasi perwakilan masyarakat.

Seminar Nasional ini menghasilkan kumpulan makalah-makalah dari berbagai lembaga yang berkecimpung di bidang pemberdayaan masyarakat serta kebijakan publik. Hasil seminar nasional ini merupakan bentuk kontribusi yang konkrit kerjasama dalam merumuskan kebijakan yang pro rakyat miskin.

Categories: Uncategorised